| 1 | asdasd |
| 2 | sdf |
| 3 | PERMENAKER NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG TUNJANGAN HARI RAYA KEAGAMAAN BAGI PEKERJA/BURUH DI PERUSAHAAN |
| 4 | KEPUTUSAN MENAKER NOMOR KEP. 231/MEN/2003 TENTANG TATA CARA PENANGGUHAN PELAKSANAAN UPAH MINIMUM |
| 5 | KEPUTUSAN MENAKER NOMOR KEP. 102/MEN/VI/2004 TENTANG WAKTU KERJA LEMBUR DAN UPAH KERJA LEMBUR |
| 6 | PERATURAN MENAKER NOMOR PER-06/MEN/1990 TENTANG KEWAJIBAN PENGUSAHA UNTUK MEMBUAT, MEMILIKI DAN MEMELIHARA BUKU UPAH |
| 7 | PERATURAN MENAKERTRANS NOMOR PER.01/MEN/I/2006 TENTANG PELAKSANAAN PASAL 3 KEPMENAKERTRANS NO. KEP-231/MEN/2003 TENTANG TATA CARA PENANGGUHAN PELAKSANAAN UPAH MINIMUM |
| 8 | PERATURAN MENAKERTRANS NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG UPAH MINIMUM |
| 9 | PERATURAN MENAKER NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 78 TAHUN 2015 TENTANG PENGUPAHAN. |
| 10 | PERATURAN MENAKER NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG STRUKTUR DAN SKALA UPAH |
| 11 | INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG KEBIJAKAN PENETAPAN UPAH MINIMUM DALAM RANGKA KEBERLANGSUNGAN USAHA DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PEKERJA |
| 12 | KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 107 TAHUN 2004 TENTANG DEWAN PENGUPAHAN |
| 13 | PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2003 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA OLEH PEKERJA SAMPAI DENGAN SEBESAR UPAH MINIMUM PROVINSI ATAU UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA |
| 14 | PERATURAN PEMERINTAH NO. 78 TAHUN 2015 TENTANG PENGUPAHAN |
| 15 | KONVENSI ILO NO. 100 TAHUN 1951 TENTANG EQUAL REMUNERATION |
| 16 | UNDANG - UNDANG NOMOR 80 TAHUN 1957 TENTANG PERSETUJUAN KONVENSI ORGANISASI PERBURUHAN INTERNASIONAL NO. 100 MENGENAI PENGUPAHAN YANG SAMA BAGI BURUH LAKI - LAKI DAN WANITA UNTUK PEKERJAAN YANG SAMA NILAINYA |
| 17 | UNDANG - UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN |